PPID Kemnaker menyelenggarakan rapat dengan unit teknis dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PPID Utama Kemnaker, Soes Hindharno, dan Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono, menetapkan sekaligus melantik Tim PPID Pelaksana UPT BLK Kendari pada Selasa, 18 Februari 2020. UPTP Kemnaker di daerah didorong agar dapat memberikan pelayanan informasi publik secara mandiri berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Permenaker No. 21/2019. Karena sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait pentingnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses

Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur melakukan koordinasi ke PPID Kemnaker (PPID Utama) dalam rangka pembentukan PPID UPT Pelaksana

Tim PPID Kemnaker kembali menyosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Balai Latihan Kerja Lombok Timur. Dalam kegiatan sosialiasi ini, hadir pula perwakilan dari Diskominfotik Provinsi NTB dan Disnakertrans Provinsi NTB.

Tim PPID Utama mensosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK dan PKK), Lembang, Bandung.

Kementerian Ketenagakerjaan meraih penghargaan dengan predikat “Badan Publik Menuju Informatif” dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Naraya dan diterima oleh Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno.

Tim PPID Kemnaker melakukan Sosialisasi Permenaker No. 21/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi dan Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, UPTP Kemnaker di daerah didorong agar dapat memberikan pelayanan informasi publik secara mandiri berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Permenaker No. 21/2019.

Tim PPID Kemnaker melakukan sosialisasi Layanan Informasi dan Pengaduan ke Balai Latihan Kerja (BLK) Lembang. Melalui sosialisasi ini diharapkan UPTP Kemnaker di daerah dapat memberikan pelayanan permohonan informasi ketenagakerjaan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait pentingnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pelatihan kerja di BLK.

Kepala Biro Humas Selaku PPID Utama mempresentasikan penerapan inovasi dan kolaborasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Presentasi ini merupakan rangkaian tahapan penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2019 yang dilakukan oleh KIP.

Tim PPID melakukan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik di Balai Latihan Kerja Banda Aceh.