Profile Pejabat

Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si.

Lahir di Semarang, 6 Juni 1972, adalah Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja (2014-2019). Muhammad Hanif Dhakiri merupakan politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun 1998. Beliau pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011.Pada periode 2009-2014, Hanif menjadi anggota DPR RI dari PKB, mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Selama menjadi anggota Komisi X DPR RI, Hanif mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Ir. Khairul Anwar, M.M.

Khairul Anwar, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1960, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pelayanan informasi publik, Khairul menjabat sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

 

R. Soes Hindharno, S.H., M.H.

Lahir pada tanggal 13 Februari 1961, menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan hubungan masyarakat, kerja sama antar lembaga, koordinasi kehumasan serta pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diumumkan dapat dilihat melalui link berikut https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/