Profile Pejabat

Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.

Lahir di Mojokerto, 16 Juli 1969 adalah Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo - Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Sebelumnya dia berprofesi sebagai politisi Indonesia dengan duduk sebagai anggota DPR-RI pada 1999 sampai 2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Jawa Timur untuk daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto. Ida Fauziah ditugaskan sebagai Ketua Komisi VIII yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. Ia merupakan pendiri dan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen. Ida Fauziah juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU.

Ir. Khairul Anwar, M.M.

Khairul Anwar, yang lahir pada tanggal 21 Mei 1960, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pelayanan informasi publik, Khairul menjabat sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Ketenagakerjaan.

R. Soes Hindharno, S.H., M.H.

Lahir pada tanggal 13 Februari 1961, menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi urusan hubungan masyarakat, kerja sama antar lembaga, koordinasi kehumasan serta pelayanan informasi publik di Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Kementerian Ketenagakerjaan.

 

Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diumumkan dapat dilihat melalui link berikut https://acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn/